Sidang Lanjutan Rahudman

 

Walikota Medan non aktif Rahudman Harahap (kiri) terdakwa kasus dugaan korupsi didampingi penasehat hukumnya, ketika menjalani sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, di Pengadilan Tipikor Medan, Sumut, Kamis (23/5). Sidang perkara korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Perangkat Desa (TPAPD) Tapanuli Selatan (Tapsel) tahun 2005, menghadirkan saksi mantan Bendahara Umum Daerah Tapsel Akhir Hasibuan

Panglima TNI: AD Harus Miliki Naluri Kebaharian

 
 
SERAH TERIMA KASAD : Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) yang baru Letjen Moeldoko (2 kanan) menandatangani surat serah terima jabatan disaksikan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono (kiri) dan KASAD sebelumnya Jenderal Pramono Edhie Wibowo saat upacara serah terima jabatan KASAD di lapangan upacara Mabes AD, Jakarta Pusat, Kamis (23/5) (ant )

 Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan, TNI Angkatan Darat sebagai kekuatan inti pertahanan matra darat bagi sebuah negara kepulauan ini sejatinya mengemban kodrat yang berbeda dengan negara kontinental, sehingga TNI AD dituntut memiliki naluri kebaharian.
"TNI AD kita unik karena ruang lingkup operasinya berupa pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut dalam ikatan NKRI," kata Panglima TNI dalam sambutannya saat menjadi inspektur upacara serah terima jabatan KSAD dari Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo kepada Letnan Jenderal TNI Moeldoko di Mabes AD, Jakarta, Kamis [23/05].
 
Oleh karena itu, lanjut dia, TNI AD senantiasa dituntut menghadirkan visi dan kedalaman untuk mampu mengembangkan misi operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Keseimbangan kata kunci membangun AD, baik kekuatan kewilayahan, sehingga diharapkan mampu menjaga tugas pemberdayaan wilayah dan perbatasan.
 
Dalam kaitan tersebut pengembangan SDM menjadi penting dalam rangka perkembangan teknologi, oleh karena itu perlu pengembangan sesuai lingkup TNI.
"Saya ingin menegaskan bahwa profesionalisme TNI AD yang didukung oleh komprehensifitas kebijakan dan strategi militer nasional merupakan keniscahyaan yang tak dapat ditawar, agar mampu mengantisipasi dan mengatasi setiap tantangan tugas yang dihadapi," tutur Agus.
Panglima TNI mengingatkan perlunya pemantapan jati diri prajurit tentara profesionel yang harus terus ditanamkan sebagai refleksi dari sumpah prajurit.
Ia pun merasa bangga dan apresiasi atas dedikasi Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo dalam merintis jalan menuju penguatan kapasitas dan kapabilitas TNI AD seperti yang diharapkan.
Langkah-langkah modernisasi alutsista yang ditempuh bagi satuan di jajaran TNI AD termasuk alutsista "main battle tank" dan "mistral" untuk kepentingan pertahanan AU serta penguatan mobilitas udara dengan helikopter serang dan serbun merupakan upaya besar yang telah dilakukan untuk membangun "minimum essential force" (MEF) TNI.
"Saya percaya rintisan ini dapat diteruskan oleh Letjen Moeldoko dengan senantiasa melakukan penyempurnaan manajemen SDM secara kreatif, inovatif, tepat, terarah, dan berkesinambungan," ujar Panglima TNI.
Panglima TNI juga mengucapkan selamat atas jabatan baru Moeldoko sebagai KSAD.
"Saya percaya amanah jabatan dari bangsa dan negara ini merupakan bukti, sekaligus pengakuan dan penghargaan atas pengabdian jenderal selama ini. Berbekal integritas dan pengalaman, saya dan segenap prajurit sangat yakin bahwa TNI AD di masa mendatang akan semakin solid dan profesional, modern dan tangguh serta dicintai dan mencintai rakyat," demikian Panglima TNI.
Pengganti KSAD Orang Yang Mumpuni
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, mengatakan, Letjen TNI Moeldoko merupakan orang yang pantas atau mumpuni untuk menjabat sebagai KSAD.

"Saya hari ini merasa senang karena saya diganti dengan orang yang benar-benar mumpuni. Saya sebagai senior senang diganti oleh junior yang lebih hebat," kata Pramono usai upacara serah terima jabatan KSAD dari Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo kepada Letjen TNI Moeldoko, di Mabes AD, Jakarta, Kamis.
Ia pun berharap rekan-rekan media yang selama ini akrab dengan TNI AD untuk terus melanjutkan keakraban ini karena ini bentuk untuk membangun bangsa.

KSAD Letjen TNI Moeldoko, mengatakan, dirinya akan meneruskan program yang sudah dijalankan oleh KSAD yang lama. "Program yang akan saya lakukan adalah memelihara dan meningkatkan yang telah dijalankan KSAD sebelumnya agar terjadi kesinambungan dan konsisten sehingga misi AD bisa diwujudkan," kata Moeldoko.

"Saya percaya rintisan ini dapat diteruskan oleh Letjen Moeldoko dengan senantiasa melakukan penyempurnaan manajemen SDM secara kreatif, inovatif, tepat, terarah, dan berkesinambungan," kata Panglima TNI, juga mengucapkan selamat atas jabatan baru Moeldoko sebagai KSAD.

Pemko Medan Intimidasi Warga Bantaran Sei Deli Kecamatan Medan Labuhan

 

 Ratusan warga yang bermungkim dikawasan bantaran Sei Deli dari Kecamatan Medan Labuhan hingga ke Belawan diintimidasi oleh Kepala Lingkungan masing masing dengan cara memberikan surat pernyataan bahwa mereka bersedia digusur untuk perbaikan tanggul dan pelebaran Sei Deli  .

Hal tersebut disampaikan warga yang yang rumahnya digusur , Iskandar Lubis (60) bersama rekan rekannya warga Lingkungan VII Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan pada Senin 20 Mei 2013 dirumahnya diatas bantaran Sei Deli .

Menurut Iskandar Lubis , 2 pekan yang lalu Kepala Lingkungan VII ada mendatangi kami memberikan surat yang sudah diketik yang isinya berbunyi bahwa kami warga yang bermungkim disepanjang bantaran Sei Deli bersedia digusur dan hanya diberi uang pembongkaran rumah sebesar Rp 350 ribu rupiah .

Sebahagian warga ada yang menerima karena terus diintimidasi alias ditakut takuti oleh Kepala Lingkungan , jika kalian tidak segera membongkar rumah rumah kalian maka rumah kalian akan ditraktor dan kalian akan dimasukkan kedalam penjara kata  Kepala Lingkungan VII yang ucapan tersebut ditirukan oleh Samsul Bahri .

 

Camat Medan Labuhan Zein Noval 

 

Namun kami bukan tidak bersedia pindah dari bantaran Sei Deli ini , yang kami tempati ini adalah tanah pemerintah , namun pemerintah itu haruslah bertindak Manusiawi masakan kami digusur tidak ada tanah yang bakalan membangun rumah  untuk tempat tinggal keluarga kami jelas Samsul Bahri  .

Menurut pengamatan , ratusan Kepala Keluraga yang bermungkim diatas bantaran Sei Deli sejak dari kawasan Medan Labuhan hingga ke muara Belawan akan digusur oleh pemerintah Propinsi Sumatera Utara untuk memperlebar Sei Deli yang saat ini sedang dikerjakan oleh pemborongnya  .

 

 Walikota non aktif Rahudman Harahap 

Ratusan warga tersebut berharap kepada pemerintah , tempatkanlah kami ditempat yang layak atau rumah kami diganti rugi yang sepantasnya . Pemerintahkan Manusia juga , begitu juga kami manusia janganlah kami ini dianggap seperti binatang dan ditakut takuti seperti jaman PKI yang lalu saja kata warga yang mau disebutkan namanya  .

Ada oknum TNI Polri dalam Debt Collektor Wom Finance

 

Ada oknum TNI Polri dalam Debt Collektor Wom Finance ini betul terjadi ketika Empat orang debt collector dari WOM Finance bersama satu orang oknum diduga aparat merampas sepeda motor milik wartawan Harian Simantab, Dofu, di Jalan Asrama, Medan, Sumatera Utara, Selasa (30/04/2013). Perampasan ini terjadi akibat angsuran sepeda motor jenis Vega R BK 4514 AAE menunggak satu bulan. 

Awalnya korban yang tinggal di Jalan Sumarsono, Medan, hendak menuju Kantor Harian Simantab di Jalan Ringroad, Medan. Tepat di Jalan Asrama di depan kantor pajak, sepeda motor yang dikendarai korban langsung dipepet sehingga korban berhenti. "Saya mau ke kantor, tapi dikawasan Pondok Kelapa sepeda motor saya dipepet, akhirnya saya berhenti. Saat itu ada ada tiga unit sepeda motor, semuanya berjumlah 5 orang langsung menghardik saya," kata Dofu di Mapolsekta Medan Helvetia.

 

Pengendara dua unit sepeda motor yang memepetnya langsung turun disusul satu orang yang mengenakan celana loreng. Saat itu korban berusaha meminta identitas para debt colector tetapi tidak diindahkan. "Mereka langsung sampaikan kepada saya bahwa saya tidak membayar tunggakan sepeda motor. Saya sudah berjanji untuk melunasi, tapi hal ini tidak diterima," ucapnya.

Akibat peristiwa itu perang mulut tidak dapat dihindari. Lantas satu orang oknum yang diduga berasal dari kesatuan TNI langsung menghardiknya. "Kau sudah lama tidak bayar kereta jadi jangan banyak bicara," ucap Dofu menirukan perkataan debt collector.

Tidak hanya itu, oknum aparat yang diduga TNI kemudian mengeluarkan senpi mengancam korban. "Oknum itu langsung bilang, mau kuledakkan kepalamu," kata Dofu menirukan ucapan oknum yang diduga aparat tersebut.

 

Diancam dengan senpi sontak membuat nyali korban ciut. Akibatnya sepeda motor miliknya dibawa. "Dengar kata itu ya aku pasrah saja langsung keretaku didorong karena kunci sudah terlebih dahulu kupegang," kata Dofu.

Saat sepeda motor milik korban dibawa satu surat berlogo WOM Finace dicampakkan debt collector tanpa menulis register. Dari amatan wartawan surat tersebut bernomor 172 dan hanya mencantumkan jenis kendaraan serta nomor polisi tanpa register. Di bawah surat pemilik tidak menandatangani berkas sehingga hanya menuliskan kata "sudah sesuai identitas".

Yang sangat mengherankan dan mencengakan ketika  akhirnya Dofu melapor ke Mapolsekta Medan Helvetia. Tetapi aparat kepolisian menyarankan korban melapor ke denpom di Jalan Suprapto, Medan.Seperti yang dirasakan Dempom pun tidak menerima laporan Dofu apa mungkin ada TNI Polri dibalik perusahaan Wom Sinance

Intel Kejati Kumpulkan Bukti Dugaan Korupsi BBPJN I Sumut Rp45,6 M, Seret Maratua Sinaga ke Penjara

Kejanggalan sejumlah proyek di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) I Sumut  (foto) diduga melibatkan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Maratua Sinaga terus berkumandang.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara diminta serius mengungkap kasus ini hingga tuntas.
Aktivis Lembaga Kajian Masyarakat Marginal (LKMM) Muhammad, Minggu (12/6), mengatakan dugaan korupsi tersebut tidak boleh terus dibiarkan.

Intel Kejati Sumut, menurut dia, harus segera bekerja mengumpulkan barang bukti untuk membongkar kasus itu.

 

“Kejati memiliki intel yang bisa mengumpulkan barang bukti untuk mengungkap kasus ini. Itu yang kita harapkan untuk segera dikerjakan,” tegasnya.

Jika nanti ditemukan dua alat bukti indikasi korupsi dalam proyek itu, lanjutnya, maka Kejati tidak perlu ragu menyeret para pelaku diduga terlibat.

“Kalau ada dua alat bukti ditemukan, maka Kepala  BBPJN I Sumut Maratua harus segera diseret ke penjara. Jangan ragu. Ini Negara hukum,” ucapnya.
Diketahui,  Kejati Sumut kini telah melakukan telaah dugaan korupsi pelaksanaan jalan nasional Metropolitan Medan pada kegiatan peningkatan struktur Jalan AH Nasution (Jalan Tritura/ Jalan Karya Jasa) Medan.
Dengan pagu anggaran sebesar Rp12.98.600.000, proyek dilaksanakan pemenang tender PT Hariara dengan penawaran senilai Rp12.360.523.928.
Pengerjaan berdasarkan kontrak 01/KTR-APBN/AH.NST/PPK18/2012 dengan masa pekerjaan selama 210 hari, terhitung dimulai 15 Maret 2012.
Diduga, pelaksanaan pekerjaan itu tidak sesuai spesifikasi teknis dan terjadi kekurangan volume.
Sudah Ditindaklanjuti

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Humas Kejati Sumut Chandra Purnama mengatakan, tindaklanjut terhadap kasus tersebut sudah dilakukan.

Disinggung lebih jauh soal progres dari penanganan kasus itu, Chandra enggan berkomentar. Menurutnya hal itu belum bisa dibeberkan sebab masih tahap tahap penelahaan. “Belum bisa kita beberkan karena masih ditelaah,” ungkap Chandra.

Terpisah, Kasatker BBJN Maratua Sinaga melalui Assisten Umum Proyek Metropolitan Medan Hadi Irfan ST membantah dugaan tersebut.

“Untuk ketiga item yang dipermasalahkan itu tidak ada kesalahan. Semua sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan spesifikasinya. Apalagi kita juga menggunakan jasa konsultan dalam tiap proyek pengerjaan,” kata Hadi Irfan di ruang kerjanya Jalan Sakti Lubis.

Hadi Irfan juga menjelaskan, untuk kegiatan struktur Jalan AH Nasution (Jalan Tritura/Jalan Karya Jasa), tidak termasuk di dalam pengerjaan proyek yang sama untuk Jalan Brigjen Katamso sampai Simpang Jalan Karya Jasa.

“Kedua kawasan itu tidak termasuk klasifikasi jalan nasional. Dan itu ada peraturannya, kalau masalah volume jalan dan pengerjaannya juga tidak ada masalah, karena kita juga sudah pernah diperiksa BPK RI dan semua baik-baik saja,” katanya lagi.

Sementara Kepala Satker BBPJN Maratua Sinaga dikonfirmasi tidak berhasil. Ketika dihubungi ke staf bagian umum Hardi Ifan ST juga tidak menanggapi. Sebelumnya, pada Kamis (2/5) Hardi Ifan membantah indikasi korupsi itu.

Hadi Irfan juga menjelaskan, untuk kegiatan struktur Jalan AH Nasution (Jalan Tritura/Jalan Karya Jasa), tidak termasuk di dalam pengerjaan proyek yang sama untuk Jalan Brigjen Katamso sampai Simpang Jalan Karya Jasa.

“Kedua kawasan itu tidak termasuk klasifikasi jalan nasional. Dan itu ada peraturannya, kalau masalah volume jalan dan pengerjaannya juga tidak ada masalah, karena kita juga sudah pernah diperiksa BPK RI dan semua baik-baik saja,” katanya lagi.