Dukungan utk Gerakan Tani Kab. Labuhan Batu Sumut serikat tani nasional

Pearajaonline Labusel
Dukungan untuk Gerakan Petani Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara;
Tuntaskan Sengketa Rakyat vs PTPN III Merbau Selatan dengan Melancarkan Gerakan Reforma Agraria.

 

Perjuangan rakyat Aek Paing dalam memperoleh kembali lahan mereka adalah perjuangan antara hidup dan mati. Berikut ini susunan kronologinya,

 

Masyarakat Kelompok Tani Bukit Perjuangan, Kelurahan Aek Paing Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu. Tanah rakyat seluas 92 Ha marupakan milik 154 KK telah dirampas oleh PTPN III Perkebunan Janji pada tahun 1968. Kronologisnya adalah sebagai berikut :
(1). Pada tahun 1942 oleh Kominco – semacam kepala kampung di zaman Jepang – para penduduk diperintahkan untuk membuja hutan negara bebas agar ditanami padi, jagung, ubi, kedelai dan tanaman pangan lainnya untuk keperluan negara dan rakyat di masa tersebut. Setelah masa kemerdekaan, rakyat setempat tetap mengusahakan lahan tersebut dengan menambahkan tanaman pangan, palawija serta tanaman keras lainnya seperti karet, kelapa, pinang,durian, rambutan, cempedak dan buah-buahan lainnya.
(2). Di tahun 1968 pihak Perkebunan Janji menggusur paksa masyarakat Bukit Perjuangan dari atas tanah yang diusahai dan dihuni sejak zaman Jepang tersebut.
(3). Dengan dalih demi pembangunan, tanah tersebut harus diserahkan kepada pihak Perkebunan Janji. Barang siapa yang tidak mau menyerahkan tanahnya, mereka dtituduh sebagai penghalang pembangunan dan dinyatakan sebagai BTI/PKI – wajib disembelih.

 

Kelompok Tani Suka Damai Desa Marbau Selatan kec. Marbau Kab. Labuhan batu. Tanah seluas 120 Ha merupakan milik 70 KK telah dirampas oleh PTPN III Merbau Selatan pada tahun 1968. kronologisnya adalah sebagai berikut :
(1). Di tahun 1954 sebanyak 70 KK membuka hutan seluas 120 Ha. Rakyat setempat mengusahakan tanaman pangan dan karet.
(2). Di tahun 1959 hasil tanaman karet sudah mulai dideres/dipanen. Dalam pelaksanaan penderesan ini, dua orang pejabat pemerintah setempat - Asisten Wedana bernama Abbas Jamil dan kepala kampung bernaman Kasbi - datang untuk meninjau. Tindak lanjut dari kunjungan pejabat pemerintah lokal tersebut adalah diterbitkannya surat Kepemilikan Kebun yang menandai hak milik rakyat. Sementara, Perkebunan Marbau Selatan – yang sekarang menjadi PTPN II Marbau Selatan – arealnya jauh dari lahan masyarakat. Batasnya adalah rawa-rawa yang sangat luas.
(3). Namun di tahun 1968, pihak PTPN III Marbau Selatan mulai melakukan penyerobotan tanah tersebut dengan paksa disertai intimidasi oleh aparat keamanan. Dengan dalih untuk pembangunan, tanah tersebut harus diserahkan kepada PTPN III Marbau Selatan. Masysarakat juga diancam dengan tuduhan BTI/PKI jika tidak mau menyerahkan dan diintimidasi untuk disembelih.

 

Kelompok Tani Sinar Jadi/Babussalam Desa Marbau Selatan Kec. Marbau Kab. Labuhan Batu. Tanah seluas 250 Ha merupakan milik 110 KK telah dirampas oleh PTPN III di tahun 1968. Kronologisnya adalah sebagai berikut :
(1). Pada awalnya, masyarakat Desa Babussalam adalah para transmigran dari Pulau Jawa. Mereka adalah korban DI/TII Karto Suwiryo yang terusir akibat konflik tersebut. Pada tahun 1955/1956 sebanyak 500 KK dipindahkan oleh Jawatan Transmigrasi ke Desa Babussalam Kec. Gaya Baru Marbau Kab. Labuhan Batu. Oleh Jawatan Transmigrasi, setiap KK diberikan bantuan berupa rumah dan pekarangan seluas 0,25 Ha, lahan persawahan seluas 1 Ha dan jaminan sandang-pangan selama 3 tahun.
(2). Namun lahan persawahan tersebut tidak mampu diolah. Hal ini disebabkan kondisi areal berupa daerah genangan air jika terjadi banjir. Oleh pemerintah setempat, jaminan bagi warga diperpanjang hingga 7 tahun. Oleh kepala rombongan transmigran, masyarakat mengusulkan/bermohon kepada Jawatan Transmigrasi  - dalam hal ini pengawas bernama Said Isnin – untuk menggarap lahan cadangan seluas 500 Ha di areal yang lebih kering untuk ditanami padi, jagung, karet dan palawija lainnya. Pada tahun 1958 permohonan tersebut dikabulkan.
(3). Setahun kemudian di tahun 1959, para petani telah berhasil panen dari lahan tersebut. Jaminan sandang-pangan dari pemerintah setempat mulai dikurangi hingga tinggal Rp. 70,-/KK/bulan saja.
(4). Di tahun 1960/1961 dibukalah anemer bantalan kereta api DSM yang melewati lahan tersebut. Mayoritas warga petani juga mengusahakan bantalan kereta api dari kayu teras yang tidak mempan dibakan. Pendapatan petani makin mambaik. Tahun 1962 pemerintah menghentikan jaminan sandang-papan bagi petani.
(5). Tanaman karet yang menginjak tahun ke-5 mulai dideres/dipanen. Pendapatan petani makin membaik.
(6). Pada tahun 1968 mulai terjadi sengketa antara petani dengan PTPN III Marbau Selatan. Pihak perkebunan berupaya meluaskan lahan dengan penguasaan terhadap lahan garapan petani. Upaya penguasaan dilakukan dengantindak kekerasan dan praktek intimidasi – termasuk tuduhan BTI/PKI kepada mereka yang tidak mau meyerahkan lahan. Lahan yang diserobot oleh pihak perkebunan mencapai 160 Ha.
(7). Akibatnya, mayoritas petani meninggalkan Desa Babussalam. Hanya sejumlah 128 KK saja yang tetap bertahan untuk berjuang atas hak-hak tanahnya.
(8). Di tahun 1980-an, pihak PTPN III Marbau Selatan kembali melakukan pengambilan tanah petani secara paksa sebanyak 100 Ha. Para petani dicap sebagai barisan Komando Jihad (salah satu organisasi pemberontak islam yang dilarang pada waktu itu) jika tidak menyerahkan kepada pihak perkebunan.

 

Akhirnya, pada pertengahan tahun 2003 ketiga kelompok tani tersebut berkonsolidasi dalam Serikat Tani Berjuang (StaB) dan berjuang dalam gerakan pengakuan atas lahan tersebut.

 

Upaya dialog dengan PTPN III yang difasilitasi oleh Bupati Labuhan Batu, DPRD Kab. Labuhan Batu hingga DPRD Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara sudah dilakukan. Namun tidak ada hasil yang menguntungkan bagi para petani. Menurut PTPN III, kewenangan pembebasan lahan PTPN dari HGU-nya ada di tangan menteri BUMN.

 

Dalam rangka perjuangan tersebut, STAB telah mengirimkan 50 petani sebagai delegasi untuk berdialog dengan DPR RI pada hari Senin, 23 Agustus 2004 dan Badan Pertanahan Nasional di hari Selasa, 24 Agustus 2004 di Jakarta.

 

Berkenaan dengan hal ini, Serikat Tani Nasional bersikap :

 

1. Mendukung perjuangan petani dalam Serikat Tani Berjuang Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara dalam perjuangan mencapai keadilan dab kesejahteraan.
2. Bahwa perjuangan dengan dialog tidaklah cukup. Dialog tidak akan berarti jika Serikat Tani Berjuang tidak melancarkan gerakan Reforma Agraria dengan okupasi/rekliming dan secara de facto MENDUDUKI KEMBALI lahan 92 Ha dari Kelompok Tani Bukit Perjuangan, 120 Ha dari Kelompok Tani Suka Damai dan 250 Ha dari Kelompok Tani Sinar Jadi/Babussalam. BUKAN DIALOG tapi GERAKAN REFORMA AGRARIA.
3. Gerakan Reforma Agraria juga berjuang untuk melawan premanisme dan tindak kekerasan/militeristik yang akan maupun telah dilakukan oleh pihak PTPN III Marbau Selatan.

 

Serikat Tani Nasional juga menyerukan kepada rakyat tani Indonesia untuk :

 

1. Lancarkan Gerakan Reforma Agraria [Tanah, Modal dan Teknologi Modern-Murah-Massal untuk Pertanian Kolektif di bawah Dewan Rakyat/Tani] dan Gerakan Tani anti-Militerisme dengan kekuatan persatuan gerakan rakyat.
2. Persatuan rakyat antara petani, buruh, mahasiswa, rakyat miskin perkotaan, intelektual, agamawan dan siapa saja yang bersepakat terhadap perubahan adalah modal utama mewujudkan pemerintahan rakyat yang sejati : Pemerintahan Persatuan Rakyat/Pemerintahan Rakyat Miskin.

 

Tanah, Modal, Teknologi yang Moder-Murah-Massal untuk Pertanian Kolektif di bawah Dewan Tani/Rakyat !!!
Lawan Militerisme, Parasit Ekonomi Rakyat !!!(bar)

 

 

BRI KUCURKAN KREDIT AGRO BISNIS Rp 1,078 Triliun pada PTPN II

MedanPearajaOnline                                                                                                                               untuk menambah modal kerja PTPN II agar dapat memaju bersaing dengan sesama perkebunan yang memperoduksi CPO maka PT BRI mengucurkan dana kredit Rp 1,078 Triliun

Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama BRI dan PTPN 2 dilakukan di
Kantor Kementerian BUMN, Rabu, disaksikan Menteri BUMN Mustafa Abubakar,
DeputiMenteri BUMN Bidang Industri Primer Megananda Daryono, dan direksi kedua BUMN tersebut.

Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN Bank BRI Asmawi Syam menjelaskan fasilitas pinjaman tersebut berupa kredit modal kerja sebesar Rp165 miliar dan kredit investasi Rp840,5 miliar."Pemberian fasilitas tersebut merupakan pendanaan modal kerja budidaya sektor gula dan kelapa sawit serta investasi untuk distrik sawit dan revitalisasi gula PTPN 2," katanya.

Dia menjelaskan kerja sama tersebut berlangsung sejak 2008, ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian kredit program revitalisasi industri gula PTPN 2 untuk on farm maupun off farm. (BRT)

TIM PEMBERANTASAN JUDI DIBENTUK

Medan- Pearajan                                                                                                                                          Akibat maraknya perjudiam disumatera utara serta agar dapat diberantas  peredaranya adanya perlakuan oknum TNI dan Polri membeking perjudian ini mka  Poldasu dan Kodam I/BB membuatsuatu tim yang angotanya gabungan TNI dan polri untuk menuntaskan  perjudian.di Dumut

Dalam tim tersebut juga akan dilibatkan beberapa personil Sat Reskrim Polresta Medan untuk memberantas perjudian baik itu samkwan, totogelap (togel) serta sejenisnya dan lainnya.
Ini menunjukkan komitmen pihak kepolisian khususnya Polresta Medan bagian dari jajaran Poldasu.

“Sampai saat ini kami tetap komit memberantas perjudian,” tegas Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga saat menggelar jumpa pers di aula Rupatama Mapolresta Medan, Jumat (18/2) petang.
Kedepannya,tambahnya, bila ditemukan ada oknum petugas khususnya Polresta Medan terlibat menjadi backing perjudian pihaknya akan tindak tegas oknum tersebut.

“Kami tidak pandang bulu dalam memberantas praktik perjudian di Medan,” tukasnya. Terkait dipulangkannya 15 tersangka terlibat judi berkedok game online, hal itu sesuai dengan kesimpulan dari tim penyidik yang berkesimpulan para tersangka tidak cukup unsur untuk ditahan.

Atas saran penyidiklan maka tidak dilakukan penahan atas 15 tersangka antara lain Edi Santoso, Hartono Komala, Tjen Liang alias Liang, Jono alias Asiu, Sim Chonan alias Acuan, Tjon Tjian alias Aciang, Erwin, Alex, Sudi Maria alias Maria, Dahyan Wisata, Daniel Willy, Swandi alias Andi, Chin Khiang dan Hartono Wijaya. Mekipun demikian berkas tetap lanjut kejaksaan, nantinya bila berkas P21 kami akan panggil seluruh tersangka termasuk bandar dan pemilik lokasi (Barat)

.

MUTASI DI PEMKO MEDAN 36 PEJABAT 40 MENYUSUL

Medan-Pearaja Online Mutasi dipemko Medan .Walikota Medan Rahudman Harahap  melantik 36 pejabat eselon II ,III,dan seorang pejabat eselon IV di ruang rapat III Kantor Wali Kota Medan jumat (18/2). Rahudman memastikan pelantikan ini baru tahap pertama. Serta pejabat eselon II dan III jajaran Pemko Medan Selasa (22/2) mendatang. “Ini baru tahap pertama.Selasa nanti 40 pejabat,baik eselon II dan III akan dilantik,masih ada jabatan yang kosong,”  Rahudman usai pelantikan. ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja.Semua ini telah melalui proses di Baperjakat.“ Kinerja mereka selama tiga bulan ke depan akan dievaluasi,” tambahnya.

Dia  meminta, Kadis Koperasi dan UKM Kota Medan yang baru agar lebih memberdayakan dan menumbuhkembangkan usaha kecil di Kota Medan.Begitu pula kepada Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Medan yang diminta untuk meningkatkan sektor pariwisata dan menata organisasi struktur di SKPD tersebut. “Kepada Dinas Pertamanan Kota Medan,(diberi waktu) selama tiga bulan,reklame bermasalah sudah tidak ada. Dan kepada camat, kinerja mereka akan saya kontrol 24 jam,”pungkasnya. Pejabat dilantik tidak jauh beda dari nama-nama yang disampaikan sehari sebelum pelantikan. Pejabat eselon II yang dilantik antara lain Arif Sudarto Trinugroho menjadi Asisten Pembangunan. Dia sebelumnya Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan Kota Medan (Balitbang). Arief digantikan Lahum yang sebelumnya menjabat Kepala BKD Kota Medan. 

Jabatan Lahum diisi Parluhutan Hasibuan yang sebelumnya menjabat Kabid Analisis dan Kebutuhan Mutasi BKD Kota Medan. Selain itu, Musaddad menjadi Asisten Kesejahteraan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Medan.Posisi Kepala Satpol PP yang ditinggalkannya diisi Kriswan Harahap yang sebelumnya menjabat Kepala Tata Usaha Satpol PP Kota Medan. Damikrot Harahap, sebelumnya menjabat Kepala Bagian Kemasyarakatan, dilantik menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat menggantikan Abu Hanifa yang diangkat menjadi Staf Ahli Wali Kota Medan bidang ekonomi. Kepala Bagian Kemasyarakatan dijabat Sulaiman Harahap yang sebelumnya menjabat Plt Kadis Kebersihan Kota Medan.Kadis Kebersihan dijabat Pardamean Siregar.

Selanjutnya, Vuko Redward Wilson Bakara dilantik menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Vuko sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran. Posisi itu kini diduduki Marihot Tampubolon yang sebelumnya menjadi salah satu kepala bidang di dinas tersebut. Rismaria Hutabarat,yang sebelumnya menjabat Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan, ditunjuk menjadi Kepala Badan Penanaman Modal. Posisi yang ditinggalkannya diisi Busral Manan. Sementara itu, Zulkarnain Lubis dipercaya menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).Darussalam Pohan menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Erwin Lubis menjadi Kepala Dinas Pertamanan. Syahrizal Arif menjadi Kadisperindag menggantikan Basyrul Kamali.Farit Wajedi menjadi Inspektur Kota Medan.

Qamarul Fattah menjadi Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Sampurno Pohan menjadi Kadis TRTB Kota Medan. Zulkifli Sitepu menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Syarif Armansyah Lubis menjadi Kepala Dinas Perhubungan Medan. Kemudian, Abdul Muluk Dalimunthe menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB. OK Zulfi MSi menjabat Sekretaris DPRD Medan,dan Hanas Hasibuan menjadi Kadispora Kota Medan. Sementara itu, pejabat eselon III yang dilantik antara lain Pahri Matondang menjadi Camat Medan Sunggal menggantikan Nurli. Aidal Fitra ditunjuk menjadi Camat Medan Area menggantikan Sofyan yang diangkat menjadi Kabag Tapem Setda Kota Medan.

 Camat Medan Amplas dipegang Edliaty yang sebelumnya menjabat Camat Medan Denai.Camat Medan Denai sendiri diisi Edi Mulia Matondang.Sementara itu,Budi Hariono didefinitifkan menjadi Camat Medan Perjuangan. Muhammad Husni dipercaya menjadi Kabag Perlengkapan dan Aset Setda Kota Medan. Jabatan Kabid Ekonomi Bappeda Kota Medan yang ditinggalkan Huni masih kosong.Ikhsar Risyah Marbun yang sebelumnya menjabat Plt Kadis Pertamanan Kota Medan menjadi Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kota Medan menggantikan Mulya. Ikhwan Habibi Daulay menjadi Kepala Bagian Hukum Setda Kota Medan dan A Guntur Siregar menjadi Kepala Kantor Sandi.Satu-satunya pejabat eselon IV yang dilantik kemarin adalah Sumiadi.

Dia menjadi Kasubbag Ketatausahaan pada Bagian Umum Setda Kota Medan. Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan Busral Manan mengatakan, upayanya di tahap awal adalah mengembangkan kebudayaan delapan etnis di Kota Medan. Setiap sarana hiburan dan hotel minimal sebulan sekali menampilkan kesenian daerah setempat.Namun, dia belum mempunyai konsep untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang terjadi pada hiburan malam. Sementara itu, Kadis TRTB Kota Medan Sampurno Pohan,meskipun sudah berpengalaman sebagai staf dan sekretaris di Dinas TRTB, tidak banyak berkomentar mengenai konsep penyelesaian masalah bangunan liar.

Dikritik

Pelantikan pejabat kemarin ditanggapi miring kalangan anggota DPRD Medan.Sekretaris Fraksi PKS DPRDMedanJuliandiSiregarmengaku mengapresiasi langkah Wali Kota.Namun,dia mempertanyakan perombakan pimpinan SKPD yang dinilai tidak tepat sasaran. “Ada pejabat yang belum satu tahun diangkat pada jabatan itu sudah dimutasi lagi, seperti Kadispora Busral Manan atau Kadis Pariwisata Rismaria. Artinya, kesempatan untuk bekerja itu belum bisa dinilai maksimal.Tapi di sisi lain ada juga pejabat yang sudah lama menjabat atau pejabat yang kinerjanya negatif, tidak diganti. Ini memunculkan pertanyaan juga, kenapa bisa seperti itu,”katanya.

Juliandi juga mempertanyakan kriteria penempatan pejabat ini.Dia menilai ada sejumlah pejabat yang diangkat dalam dua jabatan yang lebih tinggi sedemikian cepat, hanya beberapa bulan sejak Rahudman dilantik sebagai Wali Kota Medan.“Saya tidak ingin sebut namanya ya,”tandasnya. Berdasarkan ucapan Juliandi, memang ada beberapa nama yang memenuhi kriteria itu, yakni Armansyah Lubis. Sebelum Rahudman memenangkan Pilkada Medan dia adalah Camat Medan Marelan. Setelah dilantik, Rahudman memercayakan Armansyah sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Medan,dan sekarang menjadi Kepala Dinas Perhubungan.

Kemudian Kadis Kebersihan Pardamen Siregar. Sebelum Rahudman dilantik dia adalah Camat Medan Barat. Kemudian Rahudman mengangkatnya sebagai Kabag Tata Pemerintahan dan kini jadi Kepala Dinas Kebersihan. (barat)

Industri Pengolahan Kayu Hutan Register 41 Siapa punya

Medan Pearaja Online                                                                                                                                 Insustri Shommeil dikawsan hutan dolok Sanggul dan Hutan Parbuluhan Dairi Semangkin ganas mengergaji kayu alam dari hutan tele dan tidak mempunyaio papan nama
letak shommeil dikawasan hutan 200 meter dari jembatan partagisan dipingir jalan raya dilok sanguil.
Demikian juga Shommeil yang parbuluhan yang paling banyk mesin gergajinya hutagalung yang tidak jauh dari base camp PT TPL Tele.
Shommeil menurut warga punya salah satu ketua DPRD Kab Samosir dengan lapan gergaji pembelah kayu.
Shommeil ini diduga punya ijin palsu dengan dama usaha jualspert part dan ganti oli "gorga Duma Sari "(barat).

PT MESTIKA MANDALA PERDANA USIR PETANI DENGAN TANGAN BESI

Medan-Perajaonline
Sangat disayangkan PT Mestika Mandala Prima usir petani kelompok petani prasejahtera dilahan yang mereka tempati eks PTPN IX sejak tahun 1996 dengan memakai tangan OKP (12/01)
Dan sangat paling disayang kan Kapolsek sunggal tidak tangap dengan kerusuhan tersebut sampai sekarang belum ada satupun anggota OKP yang ditangkap .
padahal ada pengaduan dengn nomor STPL/109/1/2011/SU/RESTA MEDAN/SEK SUNGGAL dengan juper Syahrul(Barat) 

MUNGKINKAH ADA GANTI RUGI TANAH SMPN 15

Medan Peraraja Online
Diusia minah siregar 95 tahun beliau sangat berharap pemimpin  di Sumatera Utara mau memberikan ganti rugi tanahn ya yang dibangun  SMPN 15 yang belum dibayar padanya.
Setiap Open House pejuang perintis kemerdekan datang kegubernuran dan saya sudah kasih Foto COPY  berkas surat menyangkut tanah SMPN 15 pada 17 agustus 2010 lalu pada gubernur Syamsul ARIFIN
surat plt sekda pada  walikota 593/4748 mohon tindak lanjuti kasus tanah SMPN 13 sekarang 15 pada 21 Mei 2008.Mungkinkah ada tangan gaip yang membantu ibu minah(barat)