PT Freeport Bayar Polri dan TNI Untuk Kepentingan Perusaahaan

PT Freeport Bayar Polri dan TNI Untuk Kepentingan Perusaahaan

KASAD Jend Pramono Edhie Wibowo

PT Freeport asal Amerika Serikat itu memberi uang pada Polri dan TNI  untuk keamanan perusahaaan mereka  Dan pihak PT Freeport Indonesia akui bahwa pihaknya memang mengelontorkan uang hingga 14 juta dolar setara kepada Polisi dan TNI untuk menjaga daerah pertambangannya. Namun menurut Freeport, dana tersebut sebagai bentuk dukungan keamanan dan bukanlah sogokan.polisi Indonesia akhirnya diakui secara resmi oleh polisi. Tak tanggung-tanggung pengakuan justru datang dari Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu justru menganggap wajar uang dari perusahaan

Menurut Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), aparat Polisi dan TNI yang melakukan pengamanan terhadap PT Freeport Indonesia mendapatkan imbalan sebesar Rp 1,25 juta per orang dari manajemen perusahaan. Mabes Polri akan langsung mengecek kebenaran berita tersebut

Sebelumnya (27/10) Irjen Anton Bachrul Alam, pada wartawanKepala Divisi Humas Polri mengatakan ".Itu
 berita dari mana? Kami akan cek apakah benar ada yang menerima imbalan itu,"

Anton menambahkan polisi tidak diperkenankan untuk menerima imbalan apapun dari pihak manapun dalam 

melakukan tugasnya untuk mengamankan masyarakat. Tentang kabar adanya imbalan dari Freeport sebesar Rp 1,25 juta kepada masing-masing personal polisi, ia akan mengecek bentuk imbalan tersebut.

 Presiden Amerika Serikat Barack Husein Obama

"Apakah itu imbalan untuk jasa atau apa, kita belum tahu. Nanti saya hubungi Polda Papua untuk menanyakan kabar ini," tegas mantan Kapolda Jawa Timur ini.


Kapolri Jend Timor Pradopo
Berdasarkan surat Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Papua Nomor B/918/IV/2011 tertanggal 19 April 2011, yang diperoleh Kontras, mereka terdiri atas 50 anggota Polda Papua, 69 Polres Mimika, 35 Brimob Den A Jayapura, 141 Brimob Den B Timika, 180 Brimob Mabes Polri dan 160 TNI. Personel ini diganti setiap empat bulan sekali. Satgas pengamanan ini diberi imbalan Rp 1.250.000 per orang yang langsung diberikan manajemen PT Freeport Indonesia kepada aparat.

 Presiden Susilo Bambang Yudoyono

Namun, menurut Kapori, seluruh operasional pasukan di Papua, sepenuhnya bukan dibiayai negara. Uang dari PT Freeport diterima sebagai uang saku tambahan mengingat situasi dan beban hidup di wilayah konflik itu cukup sulit. ”Pengamanan di Papua, termasuk di PT Freeport, merupakan operasi kepolisian yang didukung dan dibiayai negara,” kata Timur.