SBSI 1992 : SBY-Boediono ‘Gagal Memakmurkan Bangsa Indonesia

SBSI 1992 : SBY-Boediono ‘Gagal Memakmurkan Bangsa Indonesia

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992menilai bahwa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono gagal dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, keadilan dan kepastian hukum serta kesejahteraan bagi rakyat.
Bahkan, kata Ketua SBSI 1992 Sumatera Utara Pahala PS Napitupulu dalam aksinya yang digelar di Gedung DPRD Sumatera Utara, Senin (10/10), jajaran kabinet SBY menambah daftar raport merahnya, seperti kasus dugaan korupsi di Kemenakertrans yang menyeret nama Muhaimin Iskandar sebagai Menakertrans.



Pantauan Starberita di Gedung DPRD Sumatera Utara, massa SBSI 1992 yang mengendarai kendaraan roda dua menyampaikan orasi bahwa sejak diterapkannya sistem kerja kontrak dan outsourching pada tahun 2003, kaum buruh Indonesia seakan semakin berada dalam jurang ketidakpastian hidup.

Kaum buruh, menurut Pahala Napitupulu, tidak pernah mendapatkan penyelesaian dalam pemenuhan hak-hak normatifnya di pabrik, semakin diperparah dengan penerapan sistem yang sangat mirip dengan perbudakan ini.

“Buruh disewa tenaganya dalam periode tertentu, sementara hak-hak normatifnya tidak pernah dipenuhi. Diskriminasi antara buruh berstatus tetap dengan kontrakpun kerap terjadi, mulai dari kesenjangan tunjangan hingga jaminan sosialnya,” ujar Pahala.

Karena itu, tegas Pahala, SBSI 1992 menyatakan sikap agar sistem hubungan kerja kontrak dan outsourching segera dicabut, tolak rancangan BPJS yang akan menggabungkan empat lembaga jaminan sosial.